BakarBatu.id - Bupati dan wakil bupati kabupaten Dogiyai periode 2017-2022 akan akhiri masa jabatannya 18 Desember 2022. Pengusulan nama penjabat bupati Dogiyai muncul dua versi berbeda, antara keputusan DPRD Dogiyai dan rekomendasi penjabat gubernur provinsi Papua Tengah.

Bernardo Boma, ketua DPD KNPI Dogiyai, menyatakan, pengusulan penjabat bupati di wilayah provinsi Papua Tengah harus prioritaskan anak asli daerah yang memenuhi kriteria secara aturan kepegawaian.

“Penjabat gubernur Papua Tengah mengusulkan tiga nama yakni Neno Tabuni (Sekwan Intan Jaya), Petrus Agapa (Sekda Dogiyai), dan Herman Tebai (kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Dogiyai). Dari tiga nama itu, Petrus Agapa dan Herman Tebai adalah putra daerah berstatus ASN Dogiyai. Neno Tabuni adalah ASN Intan Jaya dengan jabatan eselon IIb dalam pengusulan jabatannya adalah staf ahli, padahal kelembagaan pemerintahan provinsi Papua Tengah belum dibentuk. Kami pertanyakan status jabatan staf ahli itu dapat dari mana,” katanya dalam siaran pers, Senin (28/11/2022).

Bernardo mencermati pengusulan penjabat bupati di kabupaten Puncak Jaya dan Intan Jaya adalah ASN yang berasal dari dua kabupaten itu. Hal berbeda untuk kabupaten Dogiyai.

“Usulan tiga nama untuk penjabat bupati di kabupaten Puncak Jaya dan Intan Jaya berbeda dengan kabupaten Dogiyai. Ada apa?” tanyanya.

Menurut Bernardo, banyak ASN kabupaten Dogiyai dengan jabatan eselon IIb dengan kepangkatan yang memenuhi aturan kepegawaian dan dalam pengusulan penjabat bupati versi DPRD Dogiyai ada 7 nama yang memenuhi dan diusulkan ke Kemendagri melalui gubernur.

“Bukan Dogiyai kekurangan ASN yang memenuhi. Saya tegaskan kepada penjabat gubernur dalam pengusulan penjabat bupati harus sesuai aturan kepegawaian dan prioritaskan pejabat asli daerah sesuai semangat Otonomi Khusus dan pembentukan DOB yang tujuannya adalah pemberdayaan orang asli Papua dalam tanda kutip orang asli daerah,” ujar Boma.